.jpg)
Opini WTP Kembali Diraih: Momentum Kebangkitan Bogor di 2024
Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menorehkan prestasi penting di bidang tata kelola keuangan.
Setelah tiga tahun berturut-turut hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tahun ini Pemkab Bogor sukses kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Prestasi ini bukan sekadar penghargaan simbolik, tetapi mencerminkan perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.
WTP merupakan opini tertinggi yang bisa diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah.
Untuk meraihnya, suatu daerah harus menyusun laporan keuangan yang dianggap wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan tidak ditemukan penyimpangan material yang bisa memengaruhi keputusan publik atau pemerintah pusat.
Tak hanya Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade yang mendapat sorotan. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparatur sipil negara, serta lembaga pengawasan internal juga memainkan peran kunci.
Mereka berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengoptimalkan sistem digital dan efisiensi anggaran.
 |
| Rudy Susmanto Saat Menerima Penghargaan Opini WTP dari BPK RI |
Dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan di Bandung, Senin 26 Mei 2025, Bupati Rudy menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan tata kelola yang lebih baik.
"Kita mulai bekerja dengan hati. Jalankan program sesuai aturan. Kami yakin, Bogor akan menjadi daerah yang istimewa dan membanggakan," ucapnya.
Apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Junaidi Samsudin
Tak kalah menarik adalah tanggapan dari tokoh politik lokal. Junaidi Samsudin, Wakil Ketua DPRD sekaligus Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor, menyampaikan rasa hormat atas capaian ini.
 |
| Wakil Ketua DPRD Junaidi Samsudin |
“Ini bukan hanya prestasi teknis. Ini bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang sehat,” katanya.
Ia pun mendorong agar rekomendasi dari BPK segera ditindaklanjuti dalam 60 hari, sebagai bukti lanjutan komitmen terhadap profesionalisme.
Tak Sekadar Seremoni: Tugas Berat Masih Menanti
Meski opini WTP adalah tonggak penting, bukan berarti segalanya sudah sempurna. Dalam laporan BPK, tetap ada catatan dan temuan yang harus diselesaikan.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, mengingatkan bahwa:
“Pemeriksaan ini tidak untuk mengungkap kecurangan, tetapi jika ditemukan, akan tetap dicantumkan. Yang penting adalah bagaimana rekomendasi ditindaklanjuti.”
Dengan batas waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi, Pemkab Bogor diharapkan dapat menjaga momentum ini dengan kerja cepat dan tuntas.
Menuju Pemerintahan yang Lebih Dekat dengan Rakyat
Kembali diraihnya opini WTP memberi pesan kuat: Pemerintah Kabupaten Bogor kini lebih siap membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada rakyat.
Tak hanya patuh terhadap aturan, tapi juga hadir secara nyata di tengah masyarakat.
WTP Bukan Akhir, Tapi Awal
Capaian WTP adalah batu loncatan menuju tata kelola daerah yang lebih baik. Tanggung jawabnya kini lebih besar: menjaga kepercayaan publik, menyempurnakan pengawasan, dan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Dengan semangat kolaborasi dan kerja nyata, semoga Pemkab Bogor bisa mempertahankan, bahkan melampaui, pencapaian ini di tahun-tahun mendatang.