.jpg) |
| PURBAYA Dan LUHUT |
Sterilnews.com -, Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara terkait usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengenai penempatan dana menganggur pemerintah di Indonesia Investment Authority (INA).
Usulan tersebut dinilai Luhut dapat memperkuat kinerja sovereign wealth fund milik negara serta mengoptimalkan dana idle agar lebih produktif.
Namun, tanggapan tegas datang dari Purbaya. Ia menyebutkan, langkah itu justru bisa menjadi tidak efisien jika lembaga penerimanya sendiri belum mampu mengelola dana yang dimilikinya secara maksimal.
“Itu mungkin masukan yang bagus. Tapi saya akan lihat. INA juga masih banyak uang nganggur. Jadi kalau dikasih lagi, ya makin banyak yang diam saja,” ujar Purbaya saat ditemui di kawasan JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Lebih jauh, Purbaya menjelaskan bahwa penempatan dana pemerintah kepada lembaga yang belum mengoptimalkan dananya hanya akan memperbesar potensi dana tidak produktif.
Menurutnya, tujuan utama pengelolaan dana idle adalah untuk meningkatkan leverage ekonomi, bukan sekadar menumpuk dana di instrumen pasif seperti obligasi atau deposito.
“Kalau dia cuma main di obligasi atau deposito, ya buat apa? Itu tidak membantu ekonomi nasional,” tegasnya.
Purbaya menambahkan, hingga kini belum ada permintaan resmi dari pihak manajemen INA kepada Kementerian Keuangan untuk menempatkan dana tambahan. Pertemuan terakhir dengan INA, kata dia, baru dilakukan dua minggu lalu dan tidak membahas soal suntikan dana tersebut.
“Mereka belum minta itu. Jadi belum ada rencana untuk menempatkan dana APBN ke INA,” katanya.
Pernyataan tersebut secara tidak langsung menjadi sindiran halus kepada Luhut, yang sebelumnya menilai dana menganggur pemerintah sebaiknya juga ditempatkan di INA untuk mendukung berbagai proyek strategis nasional.
Sementara itu, Luhut sebelumnya mengungkapkan bahwa dana sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan Purbaya di lima bank milik negara per 12 September 2025 seharusnya juga bisa memberikan manfaat besar jika sebagian diarahkan ke INA, misalnya senilai Rp50 triliun.
Namun, dengan sikap tegas Purbaya, tampaknya usulan itu belum akan terwujud dalam waktu dekat. Pemerintah masih fokus memastikan bahwa setiap dana idle yang dimiliki negara benar-benar dikelola secara efektif untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.