.jpg)
Bogor -, Founder Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, memperingatkan bahwa Provinsi Jawa Barat berada di jalur rawan bencana ekologis jika persoalan alih fungsi lahan dan eksploitasi tambang tidak segera ditangani secara serius. (14/12)
Menurutnya, tragedi banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatra yang menelan lebih dari 1.000 korban jiwa menjadi bukti nyata dampak jangka panjang dari kerusakan lingkungan.
“Sudah hampir bisa dipastikan, faktor utama bencana ekologis di Sumatra adalah deforestasi dan eksploitasi alam yang dilakukan secara brutal dan berlangsung lama,” ujar Yusfitriadi
Ia menegaskan, kerusakan lingkungan yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sangat berpotensi terulang di Jawa Barat apabila pola pengelolaan sumber daya alam saat ini terus dibiarkan.
Deforestasi Jawa Barat Mengkhawatirkan
Yusfitriadi menyoroti ketidakselarasan data luas hutan di Jawa Barat yang menunjukkan lemahnya konsolidasi data pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2024, luas hutan Jawa Barat tercatat 952,68 ribu hektare.
Namun, data Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2022 menyebutkan hanya 792.616 hektare, sementara Statistik Nasional 2023 mencatat 816.603 hektare kawasan hutan dan konservasi perairan.
“Perbedaan data ini menunjukkan masalah klasik Indonesia, lemahnya validasi dan sinkronisasi data,” tegasnya.
Lebih mengkhawatirkan lagi, Yusfitriadi mengungkap bahwa luas hutan Jawa Barat telah menyusut hingga 43 persen hanya dalam dua tahun terakhir (2023–2025), mengutip data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat.
Penyusutan tersebut didominasi oleh alih fungsi lahan untuk tambang, properti, kawasan wisata, hingga skema Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
Bahkan, sejumlah program strategis nasional dinilai turut berkontribusi terhadap hilangnya kawasan konservasi.
Ia juga menyinggung pernyataan Ketua WALHI Jawa Barat, Iwan Wahyudin, yang menyebut banyak lahan eks-HGU PTPN justru beralih menjadi kawasan wisata dan kondominium berkedok ramah lingkungan.
Aktivitas Tambang Jadi Pemicu Kerusakan
Selain alih fungsi lahan, aktivitas pertambangan disebut sebagai faktor besar penyumbang kerusakan hutan di Jawa Barat.
WALHI Jawa Barat mencatat, pada 2024 terdapat 54 perusahaan tambang dengan izin kedaluwarsa yang hingga kini belum ditindak tegas.
Tak hanya itu, terdapat 176 titik tambang ilegal yang tersebar di berbagai daerah, antara lain:
-
Sumedang: 48 titik
-
Tasikmalaya: 48 titik
-
Kabupaten Bandung: 37 titik
-
Bogor: 23 titik
-
Cianjur: 20 titik
-
Purwakarta: 12 titik
-
Cirebon: 7 titik
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bencana ekologis hanya tinggal menunggu waktu,” kata Yusfitriadi. Ia menambahkan, saat ini pun Jawa Barat sudah mulai mengalami banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah.
Kritik Keras untuk Pemprov Jawa Barat
Yusfitriadi menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menunjukkan keseriusan dalam mitigasi bencana ekologis.
Ia mengkritik kebijakan yang dinilai simbolik, seperti pemberian insentif Rp50 ribu bagi warga yang menanam pohon.
“Ini program gubernur atau sekadar konten media sosial?” sindirnya.
Ia juga menyoroti minimnya respons pemerintah daerah saat sejumlah wilayah Jawa Barat dilanda bencana, sementara kepala daerah justru dinilai tidak fokus pada penanganan krisis lingkungan di wilayahnya sendiri.
Menurutnya, mitigasi bencana ekologis tidak cukup dengan imbauan menanam pohon, melainkan harus dimulai dari langkah konkret seperti:
-
Verifikasi dan validasi data deforestasi
-
Transparansi izin perusahaan tambang dan perkebunan
-
Penindakan tegas terhadap tambang ilegal
-
Penegakan hukum bagi pelaku perusakan lingkungan
“Tragedi Sumatra harus menjadi pelajaran mahal. Jika tidak, Jawa Barat hanya tinggal menunggu giliran,” pungkas Yusfitriadi.