DPRD Kabupaten Bogor Konsisten Jadi Obyek Studi Tiru Nasional
DPRD Kabupaten Bogor sejak periode 2019–2024 hingga 2024–2029 terus menjadi rujukan studi tiru bagi DPRD kabupaten/kota dari berbagai provinsi di Indonesia. Kunjungan kerja tersebut tidak hanya dihadiri anggota komisi, tetapi juga unsur pimpinan DPRD dari daerah lain.
Salah satu kunjungan terbaru datang dari Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Heru Irawanto.
Disambut Ketua DPRD Sastra Winara
Kedatangan Heru Irawanto disambut langsung Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, di ruang aspirasi DPRD yang berada di samping ruang sidang paripurna.
Pertemuan kedua pimpinan lembaga legislatif yang sama-sama berasal dari Fraksi Partai Gerindra itu berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban.
“Pertemuan dengan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, yakni Pak Heru Irawanto, berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban,” ujar Sastra.
Ajang Tukar Informasi dan Penguatan Legislasi
Sastra Winara menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut menjadi momentum untuk saling bertukar informasi, berbagi pengalaman, sekaligus memperkuat fungsi legislasi di masing-masing daerah.
“Intinya banyak sekali program yang mungkin bisa dicontoh dari Kabupaten Bogor untuk Kabupaten Brebes, atau sebaliknya jika tujuan programnya untuk kemajuan rakyat dari dua daerah,” jelasnya.
Diskusi yang dilakukan mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan daerah, perumusan kebijakan, serta strategi pelayanan publik yang efektif dan transparan.
Perkuat Sinergi Antar Daerah
Usai pertemuan dan diskusi, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Brebes menyerahkan cenderamata kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor sebagai simbol sinergi dan kerja sama antarlembaga.
Kunjungan ini semakin menegaskan posisi DPRD Kabupaten Bogor sebagai salah satu lembaga legislatif daerah yang aktif, inovatif, dan menjadi referensi nasional dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Dengan semangat kolaborasi, diharapkan hubungan antar DPRD lintas daerah semakin kuat demi mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.