BOGOR — Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menegaskan bahwa pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas masyarakat.
Menurut Sastra, perubahan anggaran bukan sekadar penyesuaian postur keuangan daerah, tetapi harus menjadi momentum untuk mempercepat pelaksanaan program yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“APBD Perubahan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Program yang menjadi prioritas dan mendesak harus segera ditindaklanjuti agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tegas Sastra Winara.
Pernyataan tersebut disampaikan Sastra dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (12/8/2026), yang membahas penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Pemkab Prioritaskan Kewajiban Tahun Sebelumnya
Dalam rapat tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan bahwa perubahan APBD 2026 salah satunya akan diarahkan untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban pemerintah daerah yang belum terbayarkan dari pelaksanaan program Tahun Anggaran 2025.
Selain penyelesaian kewajiban tersebut, pemerintah daerah juga menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus utama.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, serta berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Prioritas utama adalah melakukan pembayaran yang belum terbayar dalam program Tahun Anggaran 2025. Kita juga fokus pada infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan dan kebutuhan masyarakat lainnya,” ujar Rudy.
Jalan Dramaga dan Nanggung Jadi Perhatian
Salah satu infrastruktur yang turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah penanganan Jalan Dramaga serta sejumlah ruas jalan di Kecamatan Nanggung.
Rudy menyampaikan bahwa proses lelang untuk sejumlah program pembangunan tersebut telah berjalan. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat segera melanjutkan tahapan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perbaikan infrastruktur jalan dinilai penting karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta konektivitas antarwilayah di Kabupaten Bogor.
DPRD dan Pemkab Dorong Pembangunan Lebih Terarah
Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Perubahan 2026 menjadi salah satu tahapan penting sebelum pemerintah daerah bersama DPRD memasuki pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
DPRD Kabupaten Bogor menekankan agar setiap program yang masuk dalam perubahan anggaran memiliki urgensi yang jelas dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Pemkab Bogor menempatkan percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, peningkatan rata-rata lama sekolah, serta perbaikan infrastruktur sebagai bagian dari sasaran pembangunan daerah.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat memastikan anggaran perubahan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memberikan dampak bagi masyarakat.
Dengan demikian, APBD Perubahan 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan prioritas sekaligus memperkuat kualitas pembangunan Kabupaten Bogor.