BOGOR – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Junaedi Samsudin atau yang akrab disapa Junsam, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses DPRD masa sidang I tahun 2026–2027. Reses mandiri yang digelar di Desa Sirnagalih, Kecamatan Jonggol, Rabu (14/10/2026), dihadiri lebih dari 140 warga.
Tingginya jumlah peserta melampaui perkiraan awal penyelenggara. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai kebutuhan di lingkungan masing-masing, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan saluran drainase, penerangan jalan umum, hingga peningkatan fasilitas pendidikan.
Dalam kegiatan itu, sekitar 20 usulan masyarakat berhasil dihimpun. Namun, keterbatasan waktu membuat hanya 10 perwakilan warga yang berkesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung.
Junsam mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir. Menurutnya, tingginya partisipasi warga menunjukkan pentingnya ruang komunikasi langsung antara masyarakat dan wakil rakyat untuk membahas persoalan pembangunan di tingkat lokal.
“Alhamdulillah, hari ini saya melaksanakan reses perorangan atau mandiri di Desa Sirnagalih, Kecamatan Jonggol. Antusiasme masyarakat ternyata sangat tinggi, bahkan membeludak di luar prediksi, sampai lebih dari 140 orang,” ujar Junsam
Ia menegaskan, aspirasi yang terkumpul tidak terbatas pada masukan yang disampaikan secara lisan saat pertemuan. Seluruh masukan yang telah dihimpun akan menjadi bahan perhatian untuk diperjuangkan sesuai kebutuhan masyarakat dan mekanisme yang berlaku.
PJUTS Rusak Jadi Keluhan Warga
Salah satu persoalan yang mencuat dalam reses tersebut adalah kerusakan Penerangan Jalan Umum (PJU), khususnya Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di sepanjang jalan kabupaten. Sejumlah lampu dilaporkan tidak lagi berfungsi sehingga membutuhkan perbaikan.
Menanggapi keluhan itu, Junsam menyampaikan bahwa dirinya bersama Pemerintah Kabupaten Bogor telah mendorong penganggaran untuk memperbaiki lampu PJU yang rusak melalui anggaran perubahan.
“Alhamdulillah, kami bersama Pemerintah Kabupaten Bogor sudah menganggarkan perbaikan lampu-lampu yang mati di anggaran perubahan. Mudah-mudahan, PJUTS yang tadi diusulkan masyarakat termasuk yang akan diperbaiki,” ungkapnya.
Menurut Junsam, alokasi anggaran tersebut lebih banyak difokuskan pada perbaikan lampu yang telah terpasang tetapi tidak berfungsi. Kendati demikian, kebutuhan pemasangan PJU baru di sejumlah titik juga tetap menjadi perhatian.
“Kita sudah mendorong anggaran untuk perbaikan PJU di jalan kabupaten. Untuk sementara, memang ada juga pemasangan yang baru, tetapi anggarannya lebih banyak difokuskan untuk perbaikan,” jelasnya.
Ia menilai, keberadaan PJU yang berfungsi dengan baik merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, terutama pengguna jalan yang beraktivitas pada malam hari.
Meski demikian, realisasi perbaikan di setiap titik tetap perlu disesuaikan dengan hasil pendataan, prioritas kebutuhan, serta pelaksanaan anggaran oleh pemerintah daerah.
Selain penerangan jalan, warga Desa Sirnagalih menyampaikan sejumlah aspirasi lain yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan fasilitas umum.
Perbaikan jalan menjadi salah satu perhatian masyarakat karena infrastruktur tersebut menunjang mobilitas warga dan aktivitas ekonomi. Usulan pembangunan drainase juga disampaikan sebagai bagian dari kebutuhan penataan lingkungan.
Di sektor pendidikan, masyarakat mengusulkan peningkatan fasilitas sekolah, termasuk pembangunan toilet yang layak bagi peserta didik.
Beragamnya usulan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur jalan, tetapi juga menyangkut fasilitas pendukung aktivitas sehari-hari dan kualitas layanan dasar.
Junsam menyatakan aspirasi yang dihimpun dalam reses akan menjadi bahan untuk melihat persoalan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Setiap usulan selanjutnya perlu disesuaikan dengan kewenangan, prioritas pembangunan, serta ketersediaan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Junsam turut menjelaskan alasan dirinya bersama Fraksi PPP memilih melaksanakan reses secara mandiri atau perorangan.
Menurutnya, pola reses tersebut memberikan kesempatan bagi anggota DPRD untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan mendengarkan persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.
Ia membandingkan pendekatan tersebut dengan reses kelompok yang umumnya melibatkan unsur pemerintahan desa dan membahas aspirasi yang telah dihimpun melalui mekanisme perencanaan pembangunan.
Melalui reses mandiri, warga memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung, baik yang berkaitan dengan infrastruktur, fasilitas umum, maupun persoalan pelayanan di lingkungan tempat tinggal mereka.
“Setelah kami evaluasi beberapa kali mengikuti reses kelompok, kami ingin suasana baru, yaitu berhubungan langsung dan menyentuh masyarakat melalui reses mandiri,” katanya.
Junsam menambahkan, aspirasi dalam forum kelompok umumnya berkaitan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa yang telah melalui tahapan perencanaan pemerintahan.
Sementara itu, reses mandiri dinilai dapat melengkapi proses tersebut dengan menghimpun masukan langsung dari warga, termasuk pengurus RT dan RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta kepala desa.
“Kalau reses mandiri seperti ini, aspirasi memang langsung dari bawah, dari masyarakat yang bersentuhan langsung dengan persoalan di lingkungan mereka,” pungkasnya.
Kegiatan reses merupakan salah satu sarana bagi anggota DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Masukan yang diperoleh dapat menjadi bahan dalam menjalankan fungsi representasi, penganggaran, dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam reses di Desa Sirnagalih, tingginya partisipasi warga memberikan gambaran mengenai beragam kebutuhan yang perlu diperhatikan, khususnya perbaikan infrastruktur, penerangan jalan, dan fasilitas pendidikan.
Ke depan, tindak lanjut terhadap setiap aspirasi membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah serta penyesuaian terhadap prioritas dan kemampuan anggaran.
Melalui kegiatan tersebut, Junsam berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dapat terus terjaga sehingga kebutuhan warga tersampaikan dengan baik dan memiliki peluang untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pembangunan daerah.