 |
| Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor Elly Rachmat Yasin |
BOGOR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang digelar pada 27 Oktober 2026.
Dukungan tersebut mencakup pelaksanaan restrukturisasi kepengurusan DPP PPP. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya pembenahan dan penguatan kelembagaan partai guna membangun organisasi yang lebih solid dalam menghadapi agenda politik ke depan.
Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, Hj. Elly Rachmat Yasin, SM, menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus dan kader harus menjadikan keputusan Rakornas sebagai pedoman dalam menjalankan roda organisasi.
Menurutnya, kepatuhan terhadap keputusan partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta mekanisme organisasi merupakan prinsip yang harus dijaga bersama.
"Sebagai bagian dari keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan, kami di DPC PPP Kabupaten Bogor menghormati dan mendukung penuh keputusan hasil Rakornas DPP PPP, termasuk restrukturisasi kepengurusan DPP. Seluruh kader harus tunduk dan patuh terhadap AD/ART serta aturan organisasi. Kepentingan partai harus menjadi prioritas bersama," tegas Elly.
Ia menilai restrukturisasi kepengurusan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus disikapi secara dewasa dan mengedepankan kepentingan partai. Dengan penataan struktur yang lebih kuat, PPP diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja organisasi serta memperkuat konsolidasi dari tingkat pusat hingga daerah.
Selain restrukturisasi kepengurusan, salah satu agenda strategis Rakornas III adalah rencana pembentukan enam badan dan lembaga di lingkungan DPP PPP untuk memperkuat pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi.
Keenam perangkat tersebut meliputi:
1. Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), yang berfokus pada persiapan dan penguatan kerja organisasi menghadapi tahapan pemilu.
2. Badan IT dan Database (BIDDATA), untuk memperkuat pengelolaan teknologi informasi serta basis data kepartaian.
3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Politik (Badiklatpol), sebagai wadah peningkatan kapasitas, pendidikan, dan kaderisasi politik.
4. Badan Aset dan Administrasi (BADMIN), untuk mendukung pengelolaan aset serta tertib administrasi organisasi.
5. Badan Strategi Partai (BASTRA), yang mendukung perumusan strategi dan arah pengembangan organisasi.
6. Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH PPP), untuk memperkuat kajian serta pendampingan hukum bagi kepentingan organisasi.
Pembentukan perangkat tersebut diarahkan untuk memperkuat konsolidasi partai secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Elly berharap penguatan kelembagaan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pembinaan berjenjang sehingga seluruh struktur PPP, termasuk di Kabupaten Bogor, dapat menjalankan fungsi organisasi secara lebih terarah.
"Pembenahan organisasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Kami berharap penguatan badan dan lembaga ini nantinya dapat mendukung kerja seluruh struktur partai, meningkatkan kapasitas kader, serta memperkuat pelayanan organisasi kepada masyarakat," ujarnya.
 |
| Junaidi Samsudin Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor |
Sementara itu, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor, H. Junaidi Samsudin, SH pria yang akrab di sapa Junsam, menyampaikan bahwa agenda besar lainnya dalam Rakornas III adalah mempersiapkan konsolidasi menghadapi verifikasi partai politik pada 2027 dan Pemilu 2029.
Menurut Junsam, persiapan tersebut perlu dilakukan sejak dini dengan memastikan struktur kepengurusan berjalan aktif, administrasi organisasi tertata, serta data keanggotaan dan kader terkelola dengan baik.
"Verifikasi partai politik 2027 dan Pemilu 2029 merupakan agenda yang harus dipersiapkan sejak sekarang. Karena itu, konsolidasi tidak boleh hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi harus menjadi kerja organisasi yang berkesinambungan," kata Junsam.
Ia menjelaskan, penguatan database kepartaian menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Pendataan pengurus, kader, keanggotaan, serta kelengkapan administrasi di setiap tingkatan harus dilakukan secara cermat dan terkoordinasi.
Selain itu, penguatan struktur hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan juga menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan organisasi menghadapi tahapan verifikasi mendatang.
"Prinsip kami jelas, tunduk dan patuh terhadap aturan partai. Setiap keputusan yang ditetapkan melalui mekanisme organisasi harus dihormati dan dilaksanakan. Kami akan mendorong agar konsolidasi di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik, termasuk pembenahan administrasi, penguatan struktur, dan koordinasi antarpengurus," tambahnya.
Junsam juga menekankan bahwa kesiapan menghadapi Pemilu 2029 tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya kader, pendidikan politik, serta kemampuan organisasi dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.
Menurutnya, seluruh jajaran PPP harus memiliki kesamaan visi dan komitmen dalam menjalankan keputusan organisasi agar program kerja partai dapat berjalan secara terukur.
DPC PPP Kabupaten Bogor berharap hasil Rakornas III DPP PPP dapat menjadi momentum penguatan organisasi secara menyeluruh. Melalui dukungan terhadap restrukturisasi kepengurusan DPP, kepatuhan terhadap AD/ART, pembenahan kelembagaan, peningkatan kualitas kader, dan konsolidasi struktur, PPP diharapkan semakin siap menghadapi verifikasi partai politik 2027 serta Pemilu 2029.
Bagi DPC PPP Kabupaten Bogor, menjalankan keputusan partai bukan sekadar kewajiban struktural, melainkan bagian dari komitmen menjaga kesinambungan organisasi, memperkuat kebersamaan, dan memastikan seluruh aktivitas kepartaian berjalan sesuai konstitusi partai.