BOGOR — Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dramaga Ciherang 2 mendapat sanksi penutupan sementara dari Badan Gizi Nasional (BGN) setelah terjadi insiden yang diduga berkaitan dengan makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Dramaga.
Penutupan tersebut menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bogor. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses penyediaan hingga pendistribusian makanan MBG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Hal itu disampaikan Sastra saat melakukan peninjauan langsung ke Dapur SPPG Klapanunggal Polres Bogor 6, Kamis (13/8/2026).
Menurut Sastra, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung penerapan standar pengolahan makanan sekaligus memastikan menu MBG yang disiapkan SPPG memenuhi ketentuan gizi dan keamanan pangan.
“Kunjungan ini bertujuan untuk mengantisipasi dan memastikan kualitas menu Makanan Bergizi Gratis yang disalurkan SPPG sesuai dengan standar gizi. Kita tidak ingin kejadian di Dramaga terulang kembali,” ujar Sastra.
SPPG Dramaga Diminta Lakukan Perbaikan
Sastra menyampaikan bahwa SPPG Dramaga Ciherang 2 saat ini telah ditutup sementara oleh BGN. Penutupan tersebut disertai permintaan agar dilakukan sejumlah perbaikan sebelum pelayanan program dapat kembali berjalan.
“Untuk Dapur SPPG di Dramaga, kondisinya saat ini sudah ditutup oleh Badan Gizi Nasional. BGN juga meminta adanya perbaikan-perbaikan agar program ini dapat terlaksana dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo,” jelasnya.
Ia menilai perbaikan tidak hanya berkaitan dengan dapur sebagai fasilitas produksi makanan, tetapi juga harus mencakup penerapan prosedur yang menjamin kualitas dan keamanan makanan sebelum diterima oleh para penerima manfaat.
Standar Gizi Jadi Perhatian
Sastra menegaskan pemenuhan standar gizi menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program MBG. Pasalnya, makanan yang diberikan menyasar anak-anak yang membutuhkan asupan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Menurutnya, pelaksanaan program MBG harus terus dievaluasi agar tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai.
“Pemenuhan standar gizi sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak demi mewujudkan Generasi Emas 2045,” tegas Sastra.
Peninjauan terhadap dapur SPPG Klapanunggal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya DPRD Kabupaten Bogor untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar, mulai dari kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga menu yang diterima peserta didik.
Dengan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan, program MBG diharapkan dapat berjalan lebih aman, memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, serta memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak di Kabupaten Bogor.