Sterilnews.com -, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mempertanyakan kelayakan skema pembiayaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka. Pasalnya, meski telah menyerap anggaran hingga triliunan rupiah sejak dibangun, bandara itu justru menjadi beban anggaran dengan biaya operasional tetap mencapai Rp 60 miliar per tahun—tanpa kontribusi nyata ke kas daerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahkan secara terbuka meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar untuk melakukan evaluasi total terhadap rencana bisnis dan pembiayaan bandara yang kerap disebut sebagai bandara terbesar kedua di Indonesia itu.
“(Pak Gubernur) lagi berpikir apakah beban itu akan kita jadikan beban APBD selama ini, tapi rencana bisnisnya belum bisa dipegang,” kata Kepala Bappeda Jabar, Dedi Mulyadi, saat dihubungi pada Senin (16/6/2025).
Tak Pernah Setor Dividen ke Kas Daerah
Menurut Dedi, BIJB Kertajati tidak pernah menyumbang dividen sepeser pun ke kas daerah sejak pertama kali beroperasi. Bahkan, pendapatan dari penerbangan reguler, termasuk haji dan umrah, dinilai masih jauh dari cukup untuk menutup kebutuhan operasional tahunan.
“(Keuntungan) nggak ada, belum pernah nerima dividen dari BIJB sejak berdiri,” ujarnya blak-blakan.
Ia menyebut, operasional bandara mengandalkan dana APBD untuk membiayai kebutuhan dasar seperti gaji pegawai, listrik, pendingin ruangan, hingga pemeliharaan fasilitas. Nilainya stabil di kisaran Rp 50–60 miliar per tahun.
“BIJB itu milik daerah. Untuk mengoperasikannya, fix cost-nya Rp 50 sampai Rp 60 miliar per tahun,” jelasnya.
Total Sudah Telan Lebih dari Rp 2 Triliun
Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa sejak proyek pembangunan dimulai, Pemprov Jabar telah menggelontorkan lebih dari Rp 2 triliun untuk mendanai BIJB Kertajati. Jumlah ini belum termasuk anggaran rutin tahunan untuk subsidi operasional.
“Kalau dihitung dari awal pembangunan sampai sekarang, kita sudah keluarkan lebih dari Rp 2 triliun. Tapi sampai sekarang belum juga kelihatan pengembalian investasinya,” ujar Dedi.
Jadi Bandara Haji dan Umrah, Tapi Masih Defisit
Meskipun BIJB Kertajati kini sudah melayani penerbangan haji dan umrah, fungsi tersebut belum mampu mengangkat performa keuangan bandara. Pendapatan dari layanan tersebut dinilai belum sebanding dengan biaya pemeliharaan dan operasional yang terus membengkak.
“Ini bisnis jangka panjang. Kalau terukur sih nggak apa-apa. Tapi sekarang ini Pak Gub sedang menimbang: ini (rencana bisnis) sebenarnya sudah clear belum sih?” kata Dedi.
Ia menekankan pentingnya perhitungan matang dalam proyek sebesar ini, mengingat dana publik yang dikeluarkan seharusnya memiliki skema pengembalian jelas.
“Namanya usaha, harus diperhitungkan jauh-jauh hari. Skema bisnisnya seperti apa? Kapan uang rakyat yang sudah kita keluarkan itu akan balik?” imbuhnya.
Kritik dari DPRD dan Pengamat Mulai Muncul
Kondisi ini juga mulai memicu perhatian dari DPRD Jawa Barat dan pengamat transportasi. Beberapa pihak menilai bahwa sejak awal pembangunan BIJB, tidak ada studi kelayakan yang betul-betul realistis terkait potensi pendapatan dan trafik penumpang.
Pakar transportasi dari ITB, misalnya, menyebut Kertajati dibangun terlalu ambisius tanpa didukung sistem transportasi penunjang yang memadai, seperti akses tol dan koneksi kereta cepat.